Saturday, September 22, 2018

Tupoksi

 

Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama Banyumas

 

Sesuai dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pengadilan agama bertugas dan Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

 

1.

PERKAWINAN

 

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

 

a.

Izin beristeri lebih dari seorang

 

b.

Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

 

c.

Dispensasi kawin;

 

d.

Pencegahan perkawinan;

 

e.

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

 

f.

Pembatalan perkawinan;

 

g.

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;

 

h.

Perceraian karena talak;

 

i.

Gugatan perceraian;

 

j.

Penyelesaian harta bersama;

 

k.

Penguasaan anak-anak;

 

l.

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

 

m.

Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

 

n.

Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

 

o.

Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

 

p.

Pencabutan kekuasaan wali;

 

q.

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

 

r.

Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

 

s.

Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

 

t.

Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

 

u.

Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

 

v.

Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2.

WARIS

 

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3.

WASIAT

 

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4.

HIBAH

 

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5.

WAKAF

 

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

6.

ZAKAT

 

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7.

INFAQ

 

Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

8.

SHADAQAH

9.

EKONOMI SYARIAH

 

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari’ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah. Sengketa yang dapat diajukan meliputi:

a. bank syari’ah

b. asuransi syari’ah

c. reasuransi syari’ah

d. reksa dana syari’ah

e. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah

f. sekuritas syari’ah

g. pembiayaan syari’ah

h. pegadaian syari’ah

i. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah

j. bisnis syari’ah

k. lembaga keuangan mikro syari’ah.