Saturday, September 22, 2018

Hak Pencari Keadilan

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan

 

Hak dalam Persidangan

1

Berhak memperoleh bantuan hukum

2

Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.

3

Berhak segera diadili oleh Pengadilan.

4

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.

5

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.

6

Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.

7

Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.

8

Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.

9

Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

10

Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.

11

Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya· dalam hal terdakwa ditahan.

12

Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.

13

Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.

14

Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.

15

Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.

16

Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.

17

Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.

18

Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.

19

Berhak segera menerima atau menolak putusan.

20

Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.

21

Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

22

Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

23

Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.·(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

 

Sumber: Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007

 

 

 

Hak Berperkara Cuma-cuma (Prodeo)

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:

a.  

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara dengan disertakan pengesahan dari Kecamatan setempat, serta

b.

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

 

Pihak Penggugat / Pemohon  yang hendak mengajukan perkara dengan prodeo, maka  harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada Majelis Hakim dengan ketentuan:

1.    

Permohonan perkara secara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat gugatan/permohonan

2.

Dalam permohonan tersebut disebutkan alasan-alasan untuk berperkara secara prodeo

3.

Dalam petitum mencantumkan:

- Memberi izin kepada Penggugat/Pemohon untuik berperkara secara cuma-cuma

- Membebaskan Penggugat/Pemohon dari segala biaya perkara ;

 

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

1.   

Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.

2.

Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.

3.

Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.

4.

Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.

5.

Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

 

Sumber: Surat Edaran MA Nomor 10 tahun 2010 lampiran B Bab IV